KEPASTIAN HUKUM
D
I
S
U
S
U
N
OLEH KELOMPOK 5:
·
HAPPY ANGGARWATI (06051381520046)
·
MUHAMMAD RAIHAN (06051381520033)
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2015
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Bila kita memahami bunyi pasal 1 ayat 1
KUHP : Pertama, Tentang konfrontasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial bagi
orang atau barang siapa yang ingin menegakkan atau menjalankan undang-undang
pidana, karena pasal 1 ayat 1 merupakan tiang-tiang dari hukum pidana.
Pertentangan tersebut terjadi karena pasal 1 ayat 1 menghendaki adanya
peraturan sebelum tindakan yang dianggap melanggar hukum itu terjadi hal ini
menunjukkan tentang kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan, hal itu
disebabkan karena proses hukum pidana bermuara pada penjatuhan pidana. Sungguh
kiranya hal ini tidak akan mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi korban
apabila pemidanaan itu saat terpidana tersebut melakukan perbuatan, akan tetapi
aturan hukumnya yang mengancam perbuatannya belum ada.
Pasal 1 ayat
1 lebih mementingkan kepastian hukum diatas keeadilan sosial, Jika kita
berpegang secara teguh terhadap asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 1 ayat (1) KUHP maka pertanyaan ini tak akan muncul, karena
konsekuensinya sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada
hukumannya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi lebih
tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan,
apakah hukum akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan
ketidakadilan bagi para korban dengan menguntungkan pelaku kejahatan. Perlu
diingat hal itu akan mencederai keadilan hukum yang ada di masyarakat khususnya
hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law).
B. Rumusan
Masalah
1. Apa pengertian hukum?
2.
Apa itu kepastian hukum dan asas-asas kepastian hukum?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian
hukum.
2.
untuk mengetahui kepastian hukum dan asas – asas kepastian hukum.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian
Hukum
Menurut
Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai
berikut :
- Asas kepastian hukum(rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility.
Tujuan hukum yang
mendekati realistis adalah kepastian
hukumdan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih
menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis
mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum
ius, summa injuria, summa lex, summa crux”
yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan
yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan
tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif
adalah keadilan.
Menurut
Utrecht, kepastian hukum mengandung
dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang bolehatau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja
yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran
Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia
hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi
penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan
sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum
dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk
mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
B. Kepastian Hukum dan Asas – Asas Kepastian Hukum
a. Kepastian Hukum
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang
pasti,ketentuan atau ketetapan.Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti
sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang
suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan
dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan
keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan
hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang
buruk, melinkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum
itu sendiri(den begriff des Rechts).Hukum adalah kumpulan
peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,
keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan
bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.Kepastian
hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk
norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena
tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus
incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum,
di situ tidak ada hukum).
Menurut
Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat
ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal uang konkret. Artinya
pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya
dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Ke dua, kepastian hukum
berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap
kesewenangan hakim.
Menurut jan
michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi
yuridis. Namun, otto ingin memberikanbatasan kepastian hukum yang lebih jauh.
Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam
situasi tertentu:
a)Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih),
konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui
karena (kekuasaan) negara;
b)Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya;
c)Warga
secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
d)Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak
berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu
mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
e)Keputusan
peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Hukum yang
di tegakkan oleh instansi penegak hokumyang diserai tugas untuk itu, harus
menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam
kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam
kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main
hakim sendiri. Keadaan
seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social
disorganization atau kekacauan sosial.
Kepastian
hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu
sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama,
bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan(gesetzliches
Recht). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen),bukan
suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti
“kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan
cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam
pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat,
hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
Masalah
kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum,memang sama sekali tak
dapat dilepaskan sama sekali dari prilaku manusia. Kepastian hukum bukan
mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomat), melainkan sesuatu yang
cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.
Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat
adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (sicherkeit
des Rechts).
Berdasarkan
paparan diatas, Apakah Hukum di Indonesia sudah menjamin adanya kepastian
Hukum?. Banyaknya undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
itu didasarkan atas kepentingan mereka dan Undang-undang itu dibuat bukan untuk
kesejahteraan rakyat melainkan untuk keuntungan pribadi-pribadi mereka sendiri,
oleh karena itu produk yang dibuat banyak yang tidak menjamin adanya kepastian
hukum dan yang sungguh ironis adalah tidak ada Undang-undang yang
mensejahterakan rakyat. Indonesia dikenal dengan Negara yang Kaya, Negara yang
letaknya strategis dan menjadi julukan sebagai Negara yang menjadi Jantung
Dunia. Akan tetapi itu hanyalah sebuah cerita dongeng belaka karna kenyataanya
adalah Banyak rakyat indonesia yang tidak merasakan Kekayaan Itu dan Bahkan
mereka harus tidur dibawah jembatan dan banyak yang tidur di emperan toko. Itu
semua disebabkan kesewenangan para pemimpin yang mementingkan diri sendiri.
Banyak
produk DPR yang menggambarkan bahwa hukum di Negara tercinta adalah hukum yang
tidak menjamin adanya suatu kepastian. Sebagai contohnya adalah Undang-undang
Dasar 1945 amandemen Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas pengkuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum. Di sisi lain dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 14 butir b, yang
berbunyi mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 14
butir b, terdapat istilah pra penuntutan akan tetapi di dalam Bab I
Ketentuan Umum pasal 1dan Penjelasan Umum Undang-Undang ini tidak dijelaskan
atau terdapat istilah Pra penuntutan. Disini ada ketidak pastian mengenai apa
yang disebut dengan Prapenuntutan.Apakah ini yang dibanggakan sebagai karya
Agung anak Bangsa? Undang-undang yang dibuat pada tahun 1981 dan berlaku sampai
sekarang ternyata tidak menjamin suatu Kepastian. Kenapa masih diterapkan dan
digunakan? Dan kenapa tidak diganti dengan undang-undang yang lebih menjamin
adanya suatu kepastian serta suatu keadilan?. Inilah suatu produk yang
didasarkan atas suatu kepentingan dan pada ahirnya rakyatlah yang menanggung
segala konsekuensinya dan rakyatlah yang menderita akibat perbuatan yang
sewenang-wenang itu.
Hukum harus
pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat
dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut
kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyaraka serta
kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan
keadilan bagi masyarakat.
b. Asas – Asas Kepastian Hukum
Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal
ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian
akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan
sebagai pedoman perilaku setiap orang.Kepastian sendiri hakikatnya merupakan
tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak
perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu
memgeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan.
Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena
keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.Dari keteraturan akan
menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang
diperlukan dalam kehidupan masyarakat.Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian
hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan
cara yang baik.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,
sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya
kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan) asas
yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan
gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat
kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :
- Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- Tidak boleh sering diubah-ubah;
- Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian
antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi,
perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk
mengatur ketertiban masyarakat. Tujuan hukum yang
mendekati realistis adalah kepastian hukum.
Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts
selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Suatu hukum
harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti
dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang
menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan
jaminan keadilan bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia .Rajawali
Pers, Jakarta,2012
Mas Marwan, Pengantar Ilmu Hukum. Ghalia Indonesia,
Bogor, 2014
